ZONA INTEGRITAS AREA II : PENATAAN TATALAKSANA
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (PERMENPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019). Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:
- Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan UtamaPengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
- Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
- Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
- Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
- E-OfficePengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu
- Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
- Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- Keterbukaan Informasi PublikPengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
- Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.
Adapun eviden untuk mencapai target diatas adalah sebagai berikut:
| No. | Indikator Kerja | Dokumen Pendukung |
| 1. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan | Proses Bisnis |
| SOP | ||
| Pedoman Pengendalian Mutu Layanan | ||
| Audit Internal | ||
| Kaji Ulang Manajemen | ||
| 2. | E-Government | Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) |
| ALAP BARSEL, SIMPEG | ||
| Layanan dengan TI | ||
| LAKIP | ||
| 3. | Keterbukaan Informasi Publik | Salinan KepKa tentang Penetapan PPID |
| KepKa tentang Perubahan Penetapan PPID | ||
| Nota Dinas Daftar Informasi Publik | ||
| Daftar Informasi Publik | ||
| Laporan Permohonan Informasi | ||
| Lampiran Laporan Permohonan Informasi |
