{"id":14674,"date":"2024-05-22T08:42:37","date_gmt":"2024-05-22T01:42:37","guid":{"rendered":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/?page_id=14674"},"modified":"2024-10-19T20:48:44","modified_gmt":"2024-10-19T13:48:44","slug":"tingkat-kematangan-orgnanisasi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/?page_id=14674","title":{"rendered":"Tingkat Kematangan Organisasi"},"content":{"rendered":"\n
BERITA ACARA HASIL ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PADA KECAMATAN DUSUN HILIR<\/strong> TAHUN 2023<\/strong><\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

VARIABEL INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI KECAMATAN DUSUN HILIR<\/strong><\/p>\n\n\n\n

NO<\/strong><\/td>VARIABEL DAN KUALIFIKASI<\/strong><\/td>INDIKATOR<\/strong><\/td>VERIFIKASI BUKTI<\/strong><\/td>CHECK LIST<\/strong><\/td>LINK DOKUMEN<\/strong><\/td><\/tr>
I<\/strong><\/td>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Penentuan Kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja\/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.<\/td>Ada dokumen perencanaan tahunan (RKPD\/Renja\/RKA\/DPA\/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas<\/td> <\/td>Lihat<\/em>


<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Penetuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.<\/td> Ada Dokumen perencanaan tahunan (RKPD\/Renja\/RKA\/DPA\/TOR) untuk menentukan kegiatan prioritas<\/td> <\/td>Lihat<\/em>


<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome).<\/td>Ada Dokumen Laporan Informasi Perencanaan dan Pembangunan pada Perangkat Daerah<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain.<\/td> Ada Dokumen Laporan Informasi Perencanaan dan Pembangunan pada Perangkat Daerah yang berisi metode analisis tertentu (USG\/SWOT)<\/td> <\/td>Lihat<\/em>


<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)  antara satu alternatif  kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.<\/td>Ada teknologi Informasi berbasis web yang mengintegrasikan proses penentuan kegiatan prioritas dan perencanaan ( SIPPD, SIMP3D dan Monev SIMP3D)<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
II<\/strong><\/td>MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Monitoring  dan  pengendalian  dilakukan  dengan cara sederhana dan tidak terstruktur.<\/td>ada dokumen kegiatan monitoring pelaksanaan tugas <\/td> <\/td>Lihat<\/a><\/em>

<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Monitoring  dan  pengendalian  dilakukan  secara berkala dengan fokus yang ditentukan.<\/td>Ada dokumen laporan kegiatan monitoring pelaksanaan tugas  yang objek, fokus dan kriteria dapat terukur dan jadwal yang jelas tetapi belum sesuai standar yang berlaku<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.<\/td>Ada dokumen laporan kegiatan monitoring pelaksanaan tugas  yang objek, fokus dan kriteria dapat terukur dan jadwal yang jelas sesuai standar aturan yang berlaku<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.<\/td>Ada Dokumen Laporan Monev secara berkala (Dokumen SAKIP Perangkat Daerah)<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang  didukung  oleh  penggunaan  teknologi informasi berbasis internet.<\/td>Ada Dokumen LKIP dan  teknologi monev berbasis web\/aplikasi LKIP <\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
III<\/strong><\/td>PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Tidak  ada  penjaminan  mutu  atas  produk  yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.<\/td>Ada kegiatan atau laporan hasil pemeriksaan mutu produk dan proses kerja<\/td> <\/td>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Penjaminan   mutu   produk   dan   proses   kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan.<\/td>Ada laporan kegiatan atau laporan hasil pemeriksaan mutu produk dan proses kerja tetapi tidak menggunakan standar dan proses yang ditetapkan<\/td> <\/td>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan  pengujian  secara  berkala  secara internal.<\/td> Ada dokumen SPM\/IKM\/Lap Hasil Quality Assurance (QA) atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP secara berkala dan terstandarisasi<\/td> <\/td>
<\/a>Lihat<\/a><\/em><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran\/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.<\/td> Ada dokumen Laporan Kegiatan SPM\/IKM\/Lap Hasil Quality Assurance (QA) atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP secara berkala dan terstandarisasi dari Menpandan RB\/BPK\/ Inspektorat\/BPKP<\/td> <\/td>Lihat<\/a><\/em><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat  serta  didukung  oleh  teknologi informasi berbasis internet.<\/td>Ada teknologi Informasi berbasis web terkait kegiatan penjaminan mutu produk atau proses kerja Perangkat Daerah (Web SPM\/IKM\/Lap Hasil Quality Assurance (QA) atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP) <\/td> <\/td>
<\/a>Lihat<\/a><\/em><\/td><\/tr>
IV<\/strong><\/td>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Tidak   ada   definisi   resmi   proses   pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah.<\/td>ada dokumen SOP<\/td> <\/td>Lihat<\/em>



<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).<\/td>SOP sudah terdokumentasikan.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>



<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP.<\/td>SOP sudah terdokumentasikan dan ada dokumen laporan evaluasi berkala pelaksanaan SOP<\/td> <\/td>Lihat<\/em>


<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.<\/td>Dokumen SOP   Laporan evaluasi berkala pelaksanaan SOP.  Dokumen revisi SOP<\/td> <\/td>Lihat<\/em>


<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan  sudah  dilakukan  evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan\/keluhan   pelanggan   serta   didukung oleh teknologi berbasis internet.<\/td>Ada teknologi Informasi berbasis web terkait SOP Perangkat Daerah <\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
V<\/strong><\/td>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah yang bersangkutan.<\/td>ada dokumen Kebutuhan Diklat Perangkat Daerah<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.<\/td>Dokumen usul diklat pejabat struktural,  jabatan fungsional  dan jabatan pelaksana.<\/td> <\/td>Lihat<\/a><\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan.<\/td>Dokumen usul rencana kebutuhan jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan struktural.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.<\/td>Perbandingan usul  kebutuhan pendidikan dan pelatihan dengan realisasi pegawai yang sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan. <\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Hasil  (outcome)  pengembangan  pegawai  dievalusi secara regular sebagai umpan balik.<\/td>Laporan evaluasi hasil diklat.<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
VI<\/strong><\/td>ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.<\/td>Bersifat Nota Dinas, dan Telaahan Staff.<\/td> <\/td>Lihat <\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat daerah yang bersangkutan.<\/td>Dokumentasi notulen rapat, Nota dinas, dan Telaahan Staff.<\/td> <\/td>Lihat <\/em><\/a> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan menggunakan metode\/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait.<\/td>Dokumentasi notulen rapat, Nota dinas, dan Telaahan Staff beserta dokumen metodologi analisis (contoh: analisis SWOT, Analytic Hierrarchi Process, dll.).<\/td> <\/td>Lihat <\/em><\/a> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis\/berdampak ke publik melibatkan tim ahli.<\/td>Dokumen dan  Laporan Forum Discussion Group (FGD)\/Workshop dengan tim ahli .<\/td> <\/td> Lihat <\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis\/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.<\/td>Dokumentasi dan Laporan Kegiatan konsultasi publik dan FGD bersama-sama tim ahli dari Lembaga kredibel.<\/td> <\/td>Lihat <\/em><\/a> <\/td><\/tr>
VII<\/strong><\/td>“MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR”<\/strong><\/td>		 <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Penggunaan    sumber    daya    dilakukan    hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku.<\/td> ada Dokumen Anjab Perangkat Daerah<\/td> <\/td>Lihat<\/em>



<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan\/ sumber daya yang sudah ditetapkan.<\/td>Ada Dokumen Standar Analisis Biaya yang sesuai dengan Standar Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi<\/td> <\/td>Lihat<\/em>



<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Analisis kebutuhan input\/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.<\/td>Ada Dokumen Standar Analisis Biaya \/SAB dan Dokumen Uji Standar sesuai Pergub standar Barang\/Jasa Pemerintah Provinsi<\/td> <\/td>Lihat<\/em>


<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Penyediaan   sumber   daya   dalam   pelaksanaan proyek  dimonitor  secara  ketat  berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk.<\/td>Ada Dokumen Rekonsiliasi keuangan dan aset<\/td> <\/td>Lihat<\/em>



<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.<\/td>Ada teknologi Informasi berbasis web terkait evaluasi penggunaan sumber daya<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
VIII<\/strong><\/td>MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.<\/td> ada dokumen pelaksanaan pengelolaan resiko.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>



<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis   resiko   dalam   pelaksanaan   tugasnya, namun hanya bersifat individu.<\/td>Dokumen analisis resiko kegiatan bagian\/bidang tertentu.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>




<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.<\/td>Dokumen pengelolaan resiko kegiatan tertentu.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>




<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.<\/td>Dokumen pengelolaan resiko semua kegiatan.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>




<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.<\/td>Dokumen pengelolaan resiko dan laporan pengelolaan resiko.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>




<\/a><\/td><\/tr>
IX<\/strong><\/td>PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Belum   ada   target\/rencana   kinerja   perangkat daerah yang terukur.<\/td>Tidak ada dokumen perjanjian kinerja.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah.<\/td>Ada Dokumen Perjanjian kinerja.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>

<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.<\/td>Perbandingan Dokumen Perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen  RENJA\/RKPD.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.<\/td>Perbandingan Dokumen Perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen  RENJA\/RKPD dengan berdasarkan evaluasi Perjanjian Kinerja sebelumnya. <\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90%)  serta  telah  dilakukan  evaluasi  pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.<\/td>Pencapaian target dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan LAKIP sudah diatas 90 %.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
X<\/strong><\/td>PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN PERANGKAT DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Belum ada  rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.<\/td>ada aplikasi.<\/td> <\/td> Lihat<\/a><\/em><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).<\/td>MoU dan Perjanjian Kerjasama apikasi pelayanan perangkat daerah.<\/td> <\/td>Lihat<\/a><\/em> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.<\/td>Dokumen Kelender\/jadwal pengembangan inovasi. <\/td> <\/td>Lihat<\/a><\/em>
<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan.<\/td>Screenshot aplikasi berbasis Teknlogi Informatika  (Aplikasi Smartphone, Website Perangkat Daerah, Aplikasi Personal Computer, dan Aplikasi online non dari Pemerintah Pusat.<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.<\/td>Dokumen dan Dokumen Anggaran Program Pengkajian dan Inovasi.<\/td> <\/td><\/td><\/tr>
XI<\/strong><\/td>BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH<\/strong><\/td> <\/td> <\/td> <\/td> <\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat I<\/td>Belum  ada  budaya  organisasi  pada  perangkat daerah.<\/td>Tidak ada dokumen, data dukung.<\/td> <\/td>Lihat<\/em>




<\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat II<\/td>Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.<\/td>Dokumentasi Banner, Leaflet, Spanduk slogan-slogan kerja.<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat III<\/td>Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan.<\/td>Dokumen sah keputusan kepala daerah\/kepala perangkat daerah tentang budaya organisasi perangkat daerah.<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat IV<\/td>Sudah  ada  program  internalisasi  budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.<\/td>Dokumentasi kegiatan Training, Seminar, Workshop, Diskusi kelompok terkait internalisasi budaya organisasi.<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr>
 <\/td>Tingkat V<\/td>Budaya organisasi sudah  tercermin  dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.<\/td>Pelaksaan kegiatan hasil internalisasi budaya organisasi seperti :  Tamu disapa, Data tingkat kehadiran pegawai, Pelaksanaan Apel Pagi dan Siang, adanya durasi prosedur administrasi yang singkat, Kegiatan konsultasi dilayani langsung oleh yang sumber.<\/td> <\/td>Lihat<\/em><\/a><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BERITA ACARA HASIL ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PADA KECAMATAN DUSUN HILIR TAHUN 2023 Lihat VARIABEL INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI KECAMATAN DUSUN HILIR NO VARIABEL DAN KUALIFIKASI INDIKATOR VERIFIKASI BUKTI CHECK LIST LINK DOKUMEN I PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH           Tingkat I Penentuan Kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja\/RKPD) dilakukan tanpa ada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_cloudinary_featured_overwrite":false,"footnotes":""},"class_list":["post-14674","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/14674","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14674"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/14674\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17979,"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/14674\/revisions\/17979"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dunhil.baritoselatankab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}